REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menuai kecaman. Langkah ini dinilai kontradiksi dengan aksi walkout Partai Demokrat dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada beberapa waktu lalu.

Guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan, SBY harus lebih dulu mengevaluasi kadernya di Partai Demokrat yang menginisiasi aksi walkout. Sebab, SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengaku tidak menginstruksikan hal tersebut.

“Pengakuan ketua fraksi (Partai Demokrat) tidak konsultasi dengan SBY, harusnya sanksi dulu itu (inisiator walk out) bukan terbitkan Perppu,” katanya kepada Republika, Selasa (30/9) malam.

Menurutnya, alasan walkout yang dilakukan Fraksi Demokrat tidak logis. Permintaan sepuluh perbaikan adalah bukan substansi dari opsi yang ditawarkan dalam paripurna. Perbaikan dalam pilkada langsung, kata dia, adalah sebuah keniscayaan. Sehingga, jika Demokrat serius untuk mendukung pilkada langsung maka tidak perlu walkout.

Oleh sebab itu, Maswadi melanjutkan, langkah SBY untuk menerbitkan Perppu justru merupakan keputusan yang aneh dan bertentangan dengan sikap Demokrat dalam paripurna. SBY juga dianggap tidak negarawan jika menolak keputusan yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif dimana dia sebagai Kepala Pemerintah.

SBY harus membuktikannya terlebih dahulu untuk memberi sanksi terhadap kadernya yang menginisiasi walkout hingga menyebabkan menangnya opsi pilkada tidak langsung. “Cari tahu siapa saja orangnya, ketua fraksi sudah mengaku kok,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika