REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Transisi Jokowi-JK mengusulkan adanya 2 opsi kementerian kordinator dalam kabinet pemerintahan 2014-2019. Presiden dan wapres terpilih sudah memutuskan, rekomendasi mana yang akan diambil, hanya saja belum mereka putuskan.
Deputi Tim Transisi, Andi Widjyanto mengatakan, timnya mengusulkan 2 opsi kemenko, namun keduanya tetap berjumlah 3 kementerian. Menurut dia, opsi pertama dengan status sama dengan pemerintahan SBY yakin Kemenko Perekonomian, Kesra dan Polhukam.
"Sedangkan opsi kedua ada perubahan antara lain, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian dan Kesra, serta Kemenko Kebudayaan dan SDM," kata Andi, Senin (15/9).
Dia menambahkan, presiden dan wapres terpilih sudah memutuskan, seperti apa 3 kemenko dalam kabinet mendatang hanya belum mau mengumumkannya. Sebab, mereka ingin melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan sejumlah pihak termaksud parpol untuk kepentingan kelembagaan dan politik.
Sebelumnya, Jokowi memaparkan postur kabinet dalam pemerintahannya mendatang. Meski arsitekturnya belum rampung sepenuhnya, namun ia memastikan ada 34 kementerian yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan.