REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rahim mengatakan, pilkada di DPRD bukan berarti menutup politik transaksional. Justru menurutnya pilkada tak langsung tersebut malah membutuhkan biaya lebih besar ketimbang pilkada langsung.
Syamsu menceritakaan saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati Sawahlunto pada tahun 2003. Dua periode sebelumnya, Syamsu menjabat sebagai ketua DPRD Sawahlunto.
Namun, saat maju menjadi bupati, Syamsu kalah. Meskipun partai pengusungnya, Partai Golkar memiliki 40 kursi di DPRD.
"Saya kalah, karena tiap anggota DPRD minta dibayar Rp 250 juta. Tidak bisa membayar, saya kalah jadinya," kata Syamsu di Jakarta, Kamis (11/9).
Setelah pilkada langsung diperintahkan undang-undang, Syamsu mencoba peruntungan dalam pemilihan Wali Kota Solok. Tanpa mengeluarkan biaya politik yang banyak, menurutnya ia bisa memenangkan pilwakot tersebut. Bahkan mengalahkan calon petahana.
Setelah menuntaskan jabatan sebagai wali kota Solok, Syamsu kemudian mencalonkan diri menjadi Bupati Solok. Lewat pilkada langsung, ia kembali mendapatkan mayoritas suara rakyat. Syamsu memenangkan pilbup Solok mengalahkan calon petahan.
"Pilkada langsung adalah hakikat demokrasi sebenarnya. Daerah dipimpin oleh pemimpin yang mereka inginkan, bukan pemimpin yang dipilih karena uang," ujarnya.
Karena itu, Syamsu menilai jika pilkada kembali ke DPRD, proses demokrasi di Indonesia seperti jalan ke belakang. Hak rakyat untuk memilih pemimpin juga dirampas.
Meski partai pengusungnya merupakan bagian dari koalisi Merah Putih, Syamsu tidak gentar. Menurutnya sikap koalisi merupakan imbas pilpres yang sifatnya hanya emosi sesaat.
"Kita harus audiensi dengan DPR dan SBY. Ini tantangan buat SBY, setelah nama baiknya selama 10 tahun ini aman-aman saja. SBY harus dengarkan suara rakyat," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
