REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Rumah transisi Jokowi akan menimbulkan kecurigaan. Selama ini pendanaannya tidak transparan. Hal ini memunculkan dugaan rumah transisi hanya menjadi alat memuluskan kepentingan politik.
Sejumlah LSM menilai jika Jokowi-JK tidak transparan ihwal sumber pendanaan tim transisi, maka tim itu dinilai hanya akan menjadi alat memuluskan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya lebih diformalkan saja.
Jokowi membentuk tim transisi untuk menformulasikan program-program yang akan dijalankan oleh kabinetnya kelak.
Tim ini disebut bekerja secara independen dan bermarkas di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.
Secara normatif keberadaan tim ini memang positif karena berorientasi pada program.
"Namun, prasyarat membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas atau transparansi pendanaan tim transisi kepada masyarakat," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mewakili Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dalam konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta, Selasa.
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil terdiri dari sejumlah LSM antara lain KontraS, Walhi, ICW, PSHK, Solidaritas Perempuan, Public Virtue Institute, Indonesia for Global Justice, Jaringan Advokasi Tambang, Trade Union and Rights Center, Yappika, Komite Pemilih Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KPA dan Inded.
Ikuti Whatsapp Channel Republika