REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju.
"Minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian minyak tersebut diimpor lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana?" katanya saat memberikan sambutan pada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (31/8).
Ia bertanya, kenapa Indonesia tidak memakai bahan bakar dari gas dan juga batu bara sebagai pembangkit listrik? "Hal itu karena ada mafia yang bermain di dalamnya. Semua kok mafia. Saya sudah lihat satu persatu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, menjadi tugas menteri yang baru untuk menghilangkan mafia-mafia tersebut. Dan tugas PKB untuk menghilangkan mafia itu juga.
"PKB harus mampu menghilangkan itu. Jangan sampai yang nanti dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ. Oleh sebab itu, menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apa-apa," katanya.
Ia mengatakan, seperti listrik yang ada di Kalimantan. Kenapa tidak menggunakan "power plan" dan izinya menjadi sulit. "Kalau proses perizinannya sulit dan harus selama enam tahun. Terus pembangunannya kapan, listriknya bisa dinikmati oleh warganya kapan?" katanya bertanya.
Ia mengatakan, kalau kondisinya seperti ini terus, maka dirinya kelak tidak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan. "Kenapa masalahnya selalu perizinan, dan kondisi seperti itu harus diganti mengingat saat ini sudah zamannya 'one stop service' supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika