REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jutaan lahan sawah terancam dikonversi setiap tahunnya. Padahal ketersediaan pangan untuk bangsa Indonesia bergantung pada lahan persawahan yang ada. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Tunggul Iman Panudju mengatakan upaya mempertahankan lahan persawahan harus jadi prioritas.
Keberpihakan kebijakan makro ekonomi dinilai sangat kurang terhadap lahan pertanian. Salah satu indikasinya di daerah banyak lahan sawah beralih fungsi. "Setiap bangun tidur, 200 hektare sawah hilang," ujarnya dalam diskusi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Sawit Nasional di JI Expo, Rabu (16/4).
Di Pulau Jawa, lahan pertanian banyak yang beralih menjadi rumah, jalanan dan pabrik. Di Jawa Barat saja, sawah yang beralih fungsi mencapai 250 ribu hektare (ha). Sedangkan di luar Jawa, lahan pertanian mayoritas berubah bentuk menjadi lahan perkebunan termasuk sawit.
Seharusnya ada instrumen yang bisa menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Alasan peningkatan devisa tidak seharusnya menjadi legalitas alih fungsi lahan pertanian. "Silahkan tetap kembangkan sawit, tapi di luar lahan persawahan," kata dia.
Saat ini kemampuan cetak sawah terus menurun. Dalam satu tahun, Kementan hanya mampu mencetak 100 ribu hektare sawah dengan kualitas sepertiga sawah yang sudah ada. Padahal ketersediaan pangan lebih dari 240 juta manusia Indonesia bergantung dari jumlah sawah tersebut.
Tunggul juga melihat ada regulasi oleh pemerintah daerah untuk alih fungsi sawah melalui rencana tata ruang (rt) dan rencana tata wilayah (rw). Dari jumlah 8,1 juta ha sawah yang ada, sebanyak 4,9 juta terancam beralih fungsi akibat hal ini. "Sawah akan sengaja dihilangkan by law by perda, hingga tersisa 3 juta ha," kata Tunggul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
