REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG-- Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terusik usai ditahannya Wali Kota Palembang, Romi Herton oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kini ratusan PNS di lingkungan Pemkot Palembang berunjuk rasa ke DPRD setempat di jalan Gubernur Achmad Bastari hari ini. Para PNS yang mengenakan seragam dengan tanda pita putih dijepit di pangkal lengan baju datang dengan mengusung spanduk dan poster. Di antaranya spanduk bertuliskan, “Kami tidak terima dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang didapat dari hasil kejahatan suap”.
Para PNS yang tergabung dalam Forum Pegawai Peduli Palembang menuntut Wali Kota Romi Herton, Wakil Wali Kota Harnojoyo dan Sekretaris Daerah Ucok Hidayat mundur dan dipecat dari jabatannya.
Para PNS tersebut kemudian diterima pimpinan DPRD Kota Palembang. Perwakilan PNS diterima Wakil Ketua DPRD Palembang Suhaely Ibrahim dan beberapa orang anggota DPRD. Perwakilan PNS menyampaikan tuntutannya dan juga melaporkan banyaknya pejabat yang dipecat dari jabatannya oleh Romi Herton dan sekarang tidak memiliki tugas jelas.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami bicarakan dengan pimpinan lain. Semoga keputusan secepatnya. Bapak dan ibu kami minta bersabar,” kata Suhaely.
Mengenai pengangkatan PNS dalam jabatannya menurut Suhaely itu merupakan hak prerogatif kepala daerah terpilih. Aksi unjuk rasa damai dari PNS Pemerintah Kota Palembang tersebut mendapat pengawalan dari ratusan polisi dari Polresta Palembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
