REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pengembang Properti PT Metropolitan Land Tbk (Metland) mengakui penundaan operasional ramp tol Bekasi Barat III berpengaruh terhadap kelancaran berinvestasi sejumlah properti.
"Sebenarnya, kewenangan itu ada di Pemerintah Kota Bekasi dan otoritas pengelola jalan tol. Pihak yang sebenarnya merasakan dampak langsung adalah masyarakat," kata Direktur Bisnis Development Metland, Anhar Sudrajat dalam seremoni tutup atap M Gold Tower, di Bekasi, Jumat (28/3).
Menurut dia belum dioperasikannya ramp tol yang terletak bersebelahan dengan Grand Metropolitan Mal di Jalan KH Noer Alie Kalimalang itu turut mengundang pertanyaan dari sejumlah konsumen dan tenant Metland. "Konsumen mal, tenant, hingga tamu hotel terus bertanya-tanya kapan ramp tol tersebut segera dibuka. Karena ramp tol tersebut adalah solusi dari kemacetan di sekitar pusat kota, yakni Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya," katanya.
Pihak PT Jasamarga Tbk selaku otoritas pengelola jalan tol Jakarta-Cikampek belum merekomendasikan pembukaan gerbang keluar pintu tol Bekasi Barat III, sebelum pihak pengembang membayar uang defisit sebesar Rp 4,5 miliar. Dana defisit itu diperuntukan sebagai kompensasi bila ternyata kehadiran Ramp Tol Bekasi Barat 3 itu tidak mampu mendongkrak pendapatan pengelola tol. Akibatnya, pembangunan fisik pintu tol keluar yang sudah rampung sejak Desember 2013 hingga kini belum dapat beroperasi.
Ramp tol Bekasi Barat III diproyeksikan mampu mengurai kemacetan di sekitar pintu keluar tol Bekasi Barat I, Jalah Ahmad Yani pada jam sibuk. "Kami selaku pengembang, hanya membantu keinginan Pemkot Bekasi untuk mengurai kemacetan. Sebenarnya, lebih banyak kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan bisnis di sekitarnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika