REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga memasuki pekan ketiga Januari, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Padahal, molornya pengesahan APBD dapat menghambat kerja Pemerintah Provinsi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nampaknya sudah jenuh dengan janji-janji manis dewan yang mengatakan anggaran akan disahkan dalam waktu dekat. Sebab, sudah berkali-kali, janji itu tak juga terealisasi. Padahal, pengajuan anggaran sudah diserahkan eksekutif sejak Oktober 2013 lalu.

Jokowi sendiri mengaku tidak ada  komunikasi lagi antara dirinya dengan DPRD untuk membicarakan APBD. Sebab, ia tak mau dianggap mengemis-ngemis agar anggaran segera disahkan. "Sekarang komunikasi lewat Sekda dan  Bappeda saja. Kalau ketemu, nanti  dibilang saya lobi-lobi lagi," kata Jokowi, Ahad (19/1).

Padahal, pekan lalu Jokowi mengatakan bahwa pembahasan APBD di dewan sudah tidak ada masalah. Sehingga dia optimistis pengesahan paling lambat dilakukan pekan ini.

Menurut Jokowi, selama APBD belum diketok, Pemprov akan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2013 lalu. Khususnya untuk keperluan belanja langsung, seperti gaji pegawai honorer.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, molornya pengesahan APBD dikarenakan masalah teknis. Ada perubahan angka anggaran yang diminta oleh Pemprov. Sehingga perlu ada pembahasan ulang.

Idelanya, APBD diketok 30 November 2013. Namun, DPRD mengundur pengesahan anggaran menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014. Terakhir, DPRD berjanji APBD akan disahkan pada 17 Januari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika