REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih memendam rasa kecewa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK). Walaupun, aturan tersebut telah disetujui DPR.

Wakil Ketua Umum PPP, Hasrul Azwar menilai Partai Demokrat tidak optimal melakukan lobi politik. Buktinya, rapat setgab soal Perppu MK baru diadakan Rabu. Padahal, pengambilan keputusan nasib MK di DPR akan dilakukan di sidang paripurna.

"Rapat setgab baru kemarin. Sudah enam bulan setgab tidak pernah rapat," kata Wakil Ketua Umum PPP, Hasrul Azwar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/12).

Hasrul menyesalkan kenapa setgab baru melakukan rapat ketika ada kepentingan. Sebagai pimpinan PPP Hasrul merasa tidak diajak lobi Demokrat soal Perppu MK. "Saya sendiri tidak pernah dilobi. Ketum (Suryadharma Ali) juga demikian," ujarnya.

Menurut Hasrul kalaupun Demokrat melakukan lobi, hal itu dilakukan mendadak dan tidak sejalan dengan etika politik koalisi. "Menkum HAM hanya melobi lewat telepon tapi substansi Perppu MK tidak jelaskan," katanya. "Di komunikasi politik demokrat sangat lemah. Halal untuk ditolak," katanya menambah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika