REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Untuk menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. “Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan territorial yang selama ini dilaksanakan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Muhaimin mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk
pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. “ Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Muhaimin.
Muhaimin mengatakan pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja
Dijelaskan Muhaimin, sudah sejak lama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat dan perbatasan laut yang ada di seluruh Indonesia.
Bahkan hingga kini Kemenakertrans terus membangun 48 Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi yang 9 KTM diantaranya berada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. “Program transmigrasi khusus ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara rakyat Indonesia dengan warga negara lain di wilayah sekitar perbatasan.
Untuk kedepannya, kata Muhaimin pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait, pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.
Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans, Jamaluddien Malik menambahkan diperlukan adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. “Kita terus mendorong peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian hukum pertanahan, dukungan
infrastruktur jalan distribusi dan produksi, kata Jamaluddien Malik
Selain itu, kata Jamaluddien Malik diperlukan juga adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang menciptakan suasana kondusif dalam pengembangan usaha dan kemudahan untuk memperoleh fasilitas perbankan.
Program Transmigrasi sebagai kiprahnya mendukung pembangunan nasional dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi dalam kurun waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi.
Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. (adv)
Ikuti Whatsapp Channel Republika