REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akan memenuhi undangan Komisi III DPR RI untuk memberikan keterangan terkait uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Sutarman, Rabu.
"Iya, siang ini. Ini RDP (Rapat Dengar Pendapat--red.) jadi mungkin Komisi III ingin tahu pandangan Kompolnas tentang calon Kapolri," kata Komisioner Kompolnas M. Nasser melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Nasser, pendapat dari lembaga pengawas kepolisian itu diperlukan karena selama ini Kompolnas berada dalam posisi yang secara kontitusional memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait pengganti Jenderal Timur Pradopo.
Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso memastikan ia dan Ketua PPATK M Yusuf akan datang memenuhi undangan Komisi III DPR RI Rabu siang.
Pihaknya, jelas Agus, akan memaparkan mengenai data transaksi keuangan Komjen Pol Sutarman. Data transaksi keuangan diperlukan sebagai penilaian apakah yang bersangkutan bersih atau pernah terlibat kasus-kasus seperti rekening gendut maupun pencucian uang dan sebagainya.
"Kami akan paparkan soal data transaksi keuangan calon Kapolri saja," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyatakan siap menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Sutarman. Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan telah dimulai pekan lalu dengan mengunjungi kediaman Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan nama Komisaris Jenderal Pol Sutarman kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri baru untuk menggantikan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2014.
Komjen Pol Sutarman adalah mantan ajudan Presiden KH Abdurahman Wahid, dan sebelum menjadi Kabareskrim Mabes Polri, Sutarman pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
