REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan pihaknya sudah menetapkan sikap soal pemilihan Ketua Komisi III (Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan).
Sarifuddin berharap Fraksi Partai Demokrat dapat memilih calon ketua komisi yang dapat diterima oleh seluruh anggota Komisi III.
"Hanura sejak awal sudah menentukan sikap politik dan itu tidak akan berubah. Kami selalu konsisten dengan sikap yang telah kami pilih. Kami tidak 'melambai' ke kiri atau ke kanan," katanya saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR di Jakarta, Senin (30/9).
Ketua Fraksi Partai Hanura itu mengaku Fraksi Partai Demokrat memang telah melakukan lobi untuk masalah calon Ketua Komisi III. Namun, dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan tetap pada keputusan awal, yakni menolak Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III.
"Walaupun ada lobi, saya katakan bahwa Hanura tetap pada sikap politiknya dalam penetapan Ketua Komisi III ini," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai keinginan Fraksi Hanura agar Fraksi Demokrat mengajukan calon lain selain Ruhut, dia hanya menjawab pihaknya menginginkan Demokrat menunjuk kader terbaiknya untuk memimpin Komisi III.
"Kami ingin Demokrat mengirimkan kader terbaiknya yang betul-betul memahami konteks kekinian tentang penegakan hukum.
Saya kira dua pimpinan sebelumnya cukup baik dalam memimpin di tengah segala dinamika yang ada di Komisi III," katanya.
Terkait dengan kemampuan Ruhut yang diragukan dalam memimpin Komisi III, dia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan soal kapabilitas karena dia lebih mengkritisi masalah hukum yang masih menyangkut politikus Partai Demokrat itu.
"Ini bukan lagi persoalan antara calon yang mampu atau tidak. Kalau Ruhut menjabat sebagai Ketua Komisi III akan ada konflik kepentingan karena dia masih ada kasus yang belum selesai di Mabes Polri," ujar Sarifuddin.
Oleh karena itu, kata dia, Fraksi Partai Hanura berharap Fraksi Partai Demokrat dapat mempertimbangkan hal itu sebelum kembali mencalonkan Ruhut sebagai ketua komisi.
"Kami persilakan Fraksi Partai Demokrat untuk melakukan evaluasi itu semua karena itu urusan internal fraksi. Namun, saya tetap ingin menjaga 'marwah' (muruah) Komisi III supaya betul-betul dapat menjalankan fungsinya dengan baik," katanya.