REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk mendukung dalam mengungkap mafia di sektor minyak bumi dan gas (migas).
Kedatangan mereka bertepatan dengan momentum terungkapnya kasus dugaan suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini.
Kordinator GMKN, Din Syamsuddin mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik juga harus bertanggungjawab terkait kasus ini.
"Dia (Jero Wacik) juga seharusnya tanggung jawab dong. Kalau ada pengawas yang kemudian menimbulkan terjadi penyimpangan, dia tidak menunaikan kewajibannya," kata kordinator GMKN, Din Syamsuddin yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/8).
Din menambahkan korupsi di sektor migas seperti gunung es yang terlihat bagian kecilnya. Sedangkan yang tidak terlihat jauh lebih besar lagi. Maka itu, pihaknya mendorong KPK untuk mengungkap dan menyelesaikan praktik korupsi di sektor migas.
Ia juga mengimbau agar Menteri SDM Jero Wacik dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggungjawab secara moral. "Jangan hanya pernyataannya prihatin-prihatin dan terkejut. Pernyataan itu memandang remeh permasalahan, harus ada tindakan," ujarnya.
Saat bertemu dengan KPK, lanjutnya, GMKN menyatakan sejumlah sikap terkait korupsi di sektor migas. GMKN mendukung KPK untuk menangkap Kepala SKK Migas dan memberantas mafia di sektor migas.
GMKN juga mendesak Presiden SBY untuk membubarkan SKK Migas yang merupakan bentuk lain dari BP Migas yang sudah dibubarkan berdasarkan putusan MK. Pihaknya juga mendesar pemerintah dan DPR untuk membentuk UU Migas yang baru sesuai dengan konstitusi dan mencerminkan kedaulatan negara.
"Kami juga mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang blok-blok migas yang sudah habis masa waktunya seperti blok Mahakam dan blok Siak dan mengembalikan pengelolaannya kepada negara atau badan usaha negara," desak Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika