REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY diminta mengevaluasi kinerja Menteri ESDM, Jero Wacik yang dinilai tidak mampu mengawasi Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang melakukan penyimpangan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya hingga ditangkap KPK.
Permintaan itu diutarakan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, Kamis (15/8). Menurut Firdaus, Jero yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini, tentu saja kesulitan ketika harus menangani Kementerian ESDM. Sebab, kedua kementerian itu jauh berbeda.
Apalagi, ujar Firdaus, Kementerian ESDM sifatnya tertutup. Padahal, kementerian ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yakni 35 persen berasal dari tambang dan migas.
"Sifatnya yang tertutup membuat masyarakat tidak tahu tambang dijual ke mana saja, ini jelas rawan penyimpangan sehingga tidak heran jika Menteri ESDM juga sulit melakukan pengawasan terhadap SKK Migas," ujarnya.
Firdaus menerangkan, jabatan di Kementerian ESDM juga diisi bukan orang-orang profesional, namun diisi orang-orang politik. Sehingga Jero buta terhadap ESDM. Makanya, kata Firdaus, Kepala SKK Migas bisa melakukan tindakan apa saja tanpa pengawasan yang berakibat pada penyimpangan kekuasaan.
Di dalam SKK Migas sendiri, ujar Firdaus, lembaganya sangat tertutup tidak ada informasi yang bisa diakses publik. Produksi minyak, harga minyak, penjualan migas ke mana saja juga tidak diketahui masyarakat. "Siapa saja penjualnya juga tidak diketahui sehingga memungkinkan terjadinya praktek penyimpangan yang menguntungkan orang-orang tertentu," ujarnya menerangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika