REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding mengatakan, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan buru-buru mengganti kapolri yang masih menjabat saat ini hanya demi kepentingan politik.
"Kalau penggantian Kapolri dilakukan agar Kapolri baru siap untuk mengamankan pemilu 2014 mendatang, sebaiknya Kapolri sekarang saja yang masa jabatannya diperpanjang," katanya di Jakarta, Ahad, (28/7).
Apalagi, ujar Syarifuddin, masa jabatan Kapolri saat ini belum berakhir. Jika wacana penggantian Kapolri terus dihembuskan maka akan membuat kinerja kapolri saat ini menjadi kurang kondusif.
Syarifuddin menilai Kapolri sekarang tidak perlu diganti dulu, kalau perlu malah diperpanjang saja jabatannya. Sebab masih banyak PR yang belum ia selesaikan.
Sejumlah kasus yang perlu diselesaikan Kapolri, kata Syarifuddin, antara lain Brimob Polda Jawa Tengah yang menyerang markas Dit Sabhara Polda Jawa Tengah. Ini merupakan kasus internal yang harus segera diselesaikan, belum lagi adanya kasus FPI sweeping yang perlu ditertibkan.
Saat ini, ujar Syarifuddin, sudah terjadi persaingan internal dalam tubuh Polri untuk mendapatkan jabatan tertinggi sebagai Kapolri. "Gesekan internal dalam persaingan menduduki posisi Kapolri dikhawatirkan mempersulit Polri menyelesaikan tugas-tugasnya," ujarnya.
Kalau hanya karena kepentingan politik, lalu Kapolri buru-buru diganti itu tidak elegan. "Jangan sampai institusi negara digunakan untuk kepentingan tertentu," kata Syarifuddin.