REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, kemungkinan pengumuman pemberian sanksi terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua koalisi.

"Kalau tidak (SBY), maka wakil ketua (Aburizal Bakrie-red). Ada opini akan menkopolhukam, tapi itu jauh sekali," katanya kepada wartawan, Senin (9/4).

Ia menilai, koalisi memang dimaksudkan untuk membangun pemerintah. Namun bukan berarti pengumuman pemberian sanksi itu akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, koalisi merupakan gabungan dari partai politik lain.

Namun, katanya, Ical sudah menyatakan kalau lebih baik pengumuman itu dilakukan SBY selaku ketua koalisi. Hanya saja ia menegaskan kalau jangan sampai pemberian sanksi kepada PKS diidentikan hanya dengan Partai Demokrat.

Alasannya, di koalisi juga terdapat Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN. "Yang ke depan kan Demokrat. Seolah-olah ditengkarkan PKS dengan Demokrat. Harus lihat substansinya. Jangan dilihat SBY dengan Demokrat, harus dibagi kapling," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Hal itu yang dijadikannya alasan agar Golkar juga ikut bersuara dalam hal ini. "Kalau Syarif Hasan yang umumkan, nanti dianggap Demokrat lagi. Ini bukan konflik Demokrat dan PKS. Makanya yang lain harus bicara, ini persoalan kita (setgab)," paparnya.

Terkait  penggantian menteri PKS, ia menilai itu merupakan hak presiden. Termasuk siapa orang yang nantinya akan ditempatkan untuk menggantikan. Namun, jika melihat situasinya, ia lebih memilih diisi oleh orang professional. Sehingga tidak terjadi pergeseran peta partai politik.

"Kalau sebatas wacana saja. Karena belum tentu demikian. Karena kerja di Kabinet bukan kerja bagi-bagi kapling, tapi kerja professional," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika