REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi, Aboebakar Alhabsyi, menyatakan PKS akan tetap bekerja dalam kondisi apa pun.
"Ada atau tidak ada kader kita di pemerintahan, PKS tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," ujarnya, Ahad (1/4)
Perlu diingat, katanya lagi, PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dan tidak masalah. "Kami itu bukan politisi an sich. Jadi, tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan. Setiap kader selalu dididik untuk memimpin dan dipimpin," tegasnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan kepada Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Setgab koalisi untuk bersikap, perlu tidaknya para menterinya dievaluasi.
"Pos kementerian itu hak prerogatif Presiden, silakan dievaluasi saja. Apakah menteri-menteri kami perform atau tidak. Pemimpin yang adil tidak akan emosional ketika mengambil keputusan," timpal Jubir PKS, Mardani Ali Sera.
Ada tiga jatah menteri dari PKS yang ada di dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Ketiganya adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.
Mardani menegaskan, para menteri PKS yang ada dalam kabinet saat ini sudah menunjukkan kinerja yang baik. "Kalau kami melihat performanya lumayan baik. Sikap PKS yang berbeda dengan kebijakan (partai) koalisi adalah untuk menghindari penderitaan rakyat. Sama seperti pernyataan Presiden sendiri yang menyebut kita ingin bersama rakyat," katanya mengingatkan.
Sikap partainya tegas menolak adanya penambahan pasal 7 ayat 6 a dalam UU APBN 2012 yang memperbolehkan pemerintah menyesuaikan harga BBM dalam rapat paripurna, Jumat (31/3). Sikap PKS berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya yang mendukung adanya penambahan pasal. PKS berada dalam barisan partai-partai penentang seperti PDI-P, Gerindra, dan Hanura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika