REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini masih menyatakan menolak pencabutan subsidi dan kenaikan BBM. Namun, ke depan, sikap partai dakwah ini melihat perkembangan pembahasan RAPBN-P di badan anggaran (banggar).

''Jadi kita masih pada posisi itu (menolak-red), tergantung perkembangan nanti,'' kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3).

DPP PKS, kata dia, telah mengeluarkan sikap resmi kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kenaikan BBM. Antara lain, memandang opsi kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat. Selain itu, bahwa postur anggaran masih bisa menutup kenaikan subsidi BBM.

Di banggar, kata dia, masih belum ada keputusan terkait sikap DPR. Perkembangan terakhir, ada dua opsi yang masih dikaji fraksi-fraksi di DPR, termasuk PKS. Pertama, masih ada keberatan sejumlah fraksi terkait opsi kenaikan. Kedua, opsi keberatan sejumlah fraksi terkait skema pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Karena masih ada dua hal yang krusial, ia pun melihat adanya kemungkinan pengambilan keputusan soal APBN-P ini bisa jadi akan mundur. Mahfudz pun memandainya sebagai hal yang bagus. Yaitu, untuk memberi waktu bagi fraksi-fraksi menilai lebih jauh mencari opsi yang terbaik

''Sampai semalam, yang kita cek di banggar masih dua opsi. Jadi belum mengerucut ke opsi tunggal. Jadi masih terbuka, mungkin beberapa hari ini, kita lihat perkembangan,'' kata Ketua Komisi I DPR tersebut.

Mahfudz pun tak mau berkomentar banyak ketika ditanya mengenai ancaman terhadap pemotongan jatah posisi menteri jika terus menolak kenaikan BBM. ''Itu tidak ada kaitannya. Kalaupun ada (pemotongan jatah), tidak ada kaitannya,'' pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika