REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR RI menilai intelijen Polri lemah sehingga terjadi kerusuhan massa di berbagai tempat di Tanah Air, termasuk kejadian di Tarakan, Kalimantan Timur, dan Jalan Ampera Jakarta Selatan.
''Karena di negara demokrasi kita saling menghormati segala perbedaan dan tidak ada alasan apapun berbuat kekerasan terhadap kelompok lain, seakan ada kelompok massa berperan sebagai polisi bagi masyarakat,'' ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/9).
Sebagai contoh disebutkan Pramono, kejadian di Jalan Ampera sebenarnya tidak akan menjadi kerusuhan massa bila intelijen Polri bekerja dengan baik, sebab dari pagi kelompok massa sudah banyak berkumpul di lokasi tersebut. Termasuk di saat massa berkumpul menjelang makan siang di lokasi tersebut.
Bila intelijen polri bekerja dengan baik, kata Pramono, tentu kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi dan kondisi sudah dapat terditeksi dari sejak awal. ''Saya tidak sependapat dengan Polres Jakarta Selatan yang menyebutkan Polri tidak kecolongan, meski kejadian tersebut di lapangan hal itu tetap menjadi tanggung jawab Polri karena kejadian di mana saja, baik di jalanan maupun di dalam ruangan, tetap saja tanggung jawab Polri,” katanya.
Pramono menambahkan, meski massa lebih banyak Polri harus bertindak dan tidak perlu takut. Namun memerhatikan kejadian di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, polisi bukan takut tapi teledor menganggap kejadian tersebut kecil dan kerusuhan tidak akan menyebar.
Menurut Pramono, kerusuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, dan tidak mungkin hanya spontan. ''Kalau mau dilihat dalam rekaman media elektronik, semua kejadian itu tidak mungkin tanpa direncanakan sejak jauh hari,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
