REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga 2014. PNPM Mandiri merupakan bagian dari program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dibentuk pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Menko Kesra Agung Laksono usai mengikuti Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Senin (20/9). Agung didampingi Mendiknas M Nuh dan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih memaparkan hasil Sidang Kabinet Terbatas itu.
Agung mengatakan, PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diketahui berhasil dan manfaatnya luar biasa, terutama untuk mendorong ekonomi masyarakat. "Program ini semula berlangsung tiap tiga tahun berturut-turut di satu daerah," kata Agung. Namun, masih banyak wilayah yang miskin.
"Pertimbangannya karena masih ada kantong-kantong kemiskinan dan belum ada kesiapan utuh dari daerah, terutama menggantikan dana dari pusat, maka Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka PNPM tidak jadi face out, tapi diteruskan sampai 2014," ujar Agung menegaskan. Seharusnya, PNPM Mandiri selesai 2010 ini.
Agung menjelaskan, kelanjutan PNPM hingga 2014 ini menjangkau seluruh kecamatan. "Jadi sesuai programnya, sebenarnya hanya tiga tahun 2007, 2008, 2009, (sehingga) 2010 sudah selesai, kebijakan Presiden masih diperlukan mengingat daerah belum siap gantikan program dari pemerintah pusat maka BLM dilanjutkan sampai 2014 untuk seluruh kecamatan," katanya.
Agung menyadari APBN akan terbebani. "Hal ini tetap dapat dijalankan, ini merupakan pilihan terbaik, tentu dengan catatan bahwa ownership program diperluas, bukan hanya pemerintah pusat dan gubernur, tapi juga masyarakat desa merasa memiliki program karena ini dituntun dan direncanakan, diawasi, dan dilaksanakan rakyat sendiri," kata Agung menegaskan.
PNPM Mandiri selama ini disebut-sebut terkendala oleh pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan dana pendamping. Menanggapi hal itu, Agung mengatakan, sebenarnya tidak ada daerah yang tidak mau, hanya kemampuannya terbatas, sehingga mereka tidak mau untuk menggantikan anggaran pusat.
Dalam satu kecamatan, penentuan penggunaan dana di desa yang mendapat PNPM Mandiri itu melibatkan daerah setempat. "Apakah untuk saluran pembuangan, jalan setapak, pompa air, semua ditentukan masyarakat setempat," kata Agung.
Dia menambahkan, dana yang dikucurkan besarnya sekitar Rp 11,5 triliun per tahun. "Diharapkan (setelah) selesai 2014, daerah-daerah tetap melanjutkan untuk pemerintahan yang akan datang tapi sudah di replace oleh anggaran daerah. Dengan demikian, kata Agung, PNPM Mandiri diharapkan mampu mendorong ekonomi daerah sampai mampu biayai sendiri.
Mengenai informasi bahwa PNPM Mandiri bersumber dari utang World Bank, Mendiknas M Nuh menjelaskan, APBN sumbernya dari pajak dan nonpajak. "Yang nonpajak bisa dari hibah dan pinjaman luar negeri, semua di-blended jadi APBN, termasuk di Diknas ada pinjaman luar negeri tapi tidak penting karena di-blended di APBN, jadi tidak relevan sumbernya dari A atau Z, yang jelas dari APBN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika