REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Krisis di Selat Hormuz kian memanas setelah serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut, yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil di Teheran, memicu balasan dari Iran melalui serangan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Akibatnya, lalu lintas di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara‑negara Teluk Persia ke pasar global, terhenti secara de facto.
Kondisi ini berdampak langsung pada ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut, serta mengancam stabilitas pasar energi global. Para eksekutif perusahaan minyak, termasuk CEO ExxonMobil Darren Woods, CEO Chevron Mike Wirth, dan CEO ConocoPhillips Ryan Lance, telah memperingatkan bahwa gangguan lalu lintas pengiriman akan terus menciptakan ketidakstabilan di pasar energi dunia.
Presiden AS Donald Trump berupaya mendorong sekutu Eropa dan mitra di dunia Arab untuk bergabung dengan AS dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz. Pada Ahad (15/3), Trump menyeru Jepang, China, Prancis, Korea Selatan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna memulihkan lalu lintas jalur tersebut.
Dalam wawancara via telepon dengan Financial Times (FT), Trump kembali menekan sekutu‑sekutu Eropa dengan mendesak mereka bergabung dalam operasi AS terkait selat itu. Ia memperingatkan sekutu NATO bahwa aliansi tersebut menghadapi “masa depan yang sangat buruk” jika gagal mengamankan selat tersebut. Trump menegaskan bahwa Eropa merupakan penerima manfaat utama dari pelayaran melalui jalur tersebut dan seharusnya turut membantu memastikan “tidak ada hal buruk yang terjadi di sana”.
Namun, respons dari sekutu AS terbilang beragam: Inggris menolak ide operasi di bawah naungan NATO. Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa rencana untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz harus dilakukan melalui aliansi mitra, bukan sebagai misi NATO. “Izinkan saya tegaskan: itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai misi NATO,” kata Starmer dalam konferensi pers pada Senin (16/3).
Prancis telah menolak inisiatif Trump dan saat ini tengah bernegosiasi dengan negara‑negara lain di Eropa, Teluk Persia, dan sekitarnya untuk bersama‑sama berpatroli di selat tersebut setelah konflik di Timur Tengah berakhir.
Polandia melalui Menteri Luar Negerinya, Radoslaw Sikorski, menolak usulan Trump dengan mengatakan pemerintahnya “tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam misi semacam itu”.
Yunani akan menolak berpartisipasi jika misi angkatan laut Aspides, yang melibatkan kapal Yunani dan Italia untuk melindungi kapal di Laut Merah, diperluas ke Selat Hormuz, seperti dinyatakan oleh juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis.
Swedia tidak melihat perlunya peran apa pun dari negaranya dalam memastikan keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz. Perdana Menteri Ulf Kristersson menyatakan, “Saat ini banyak pembicaraan, tetapi tidak relevan bagi Swedia untuk berpartisipasi”. Sumber daya Swedia saat ini difokuskan pada Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika