REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong hingga Juni 2026. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan di bagian barat kota yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung telah disiapkan oleh Tim Appraisal. Proses pembebasan lahan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Proses pembebasan lahan ini, kami targetkan berlangsung sejak Januari hingga Juni 2026," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Langkah ini strategis untuk menjawab persoalan kemacetan kronis di wilayah barat Kota Makassar. Pembangunan jembatan kembar ini direncanakan di sisi kanan Jembatan Barombong di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, yang akan menjadi akses vital menuju kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Sri menambahkan bahwa tahapan pembebasan lahan harus diselesaikan sebelum lahan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Balai Jalan dan Jembatan. Pembagian kewenangan menjadi kunci dalam proyek ini, di mana Pemkot Makassar bertanggung jawab penuh atas pembebasan lahan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menangani pembangunan fisik jembatan, mengingat ruas jalan dan kawasan jembatan Barombong merupakan aset jalan provinsi. Proyek ini juga melibatkan kolaborasi lintas institusi, termasuk Balai Jalan Nasional dan pihak GMTD, karena sebagian trase pembangunan berada di lahan milik warga dan pengembang.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan memastikan konektivitas kawasan barat Kota Makassar hingga selatan provinsi berjalan optimal dan berkelanjutan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika