Jumat 01 Dec 2023 06:36 WIB

Biaya Pembebasan Lahan Direncanakan Rp 1 Triliun untuk Proyek Strategis di Daerah ini

Manokwari direncanakan menjadi daerah pembangunan.

Ilustrasi kondisi lahan di Manokwari.
Foto: Republika
Ilustrasi kondisi lahan di Manokwari.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur strategis ibu kota provinsi.

Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, pada Kamis, mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur strategis banyak dikerjakan di wilayah kota yang padat penduduk sehingga banyak masyarakat yang akan terdampak.

Baca Juga

"Banyak yang akan kita bebaskan dan membutuhkan ganti untung pada warga terdampak yang biayanya sangat besar, lebih dari Rp1 triliun," katanya.

Untuk menunjukkan sebuah wajah Manokwari sebagai ibu kota provinsi menjadi sebuah tantangan yang perlu diperjuangkan bersama-sama oleh Pemkab Manokwari ataupun Pemprov Papua Barat.

 

Meskipun pembangunan proyek strategis bisa menggunakan anggaran dari pusat atau APBN tapi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membiayai pembebasan lahan.

Pada pembangunan Pasar Sanggeng dan kawasan arena publik (KAP) Borarsi. Dimana pembangunan proyek strategis tersebut dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR, namun Pemkab Manokwari menghabiskan Rp100 miliar untuk pembayaran ganti untung warga yang terdampak.

"Pasar Sanggeng bisa terbangun karena Pemkab Manokwari mengeluarkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan. Begitu juga pada pembangunan KAP Borarsi yang menghabiskan Rp50 miliar untuk ganti untung," ujarnya.

Selain itu, masih ada lagi proyek strategis pengembangan bandara dan proyek perubahan jalur jalan menuju bandara. Meskipun dibiayai APBN, namun Pemkab Manokwari membutuhkan biaya sangat besar untuk pembebasan lahan ke depannya.

Untuk mengatasi pembiayaan tersebut, saat ini Pemkab Manokwari sedang berusaha agar Pemprov Papua Barat mengalokasikan penambahan dana bagi hasil (DBH) Migas dari Kabupaten Teluk Bintuni.

"Kami pun masih terus bermohon kepada Pemprov Papua Barat karena proyek infrastruktur strategis Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat harus tetap kita lanjutkan. Kita harus terus berjuang dan memiliki komitmen untuk rela berkorban untuk prioritaskan hal-hal yang penting," ujarnya.

sumber : Antara
Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement