REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Akademisi dan peneliti kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai kejadian gagal bayar Pemprov Jabar atas pekerjaan tahun 2025 senilai Rp621 miliar, karena juga tindakan dari kepala dinas yang membahayakan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) sendiri. Menurut Yogi, para kepala dinas di Jawa Barat saat ini, termasuk yang diboyong oleh Dedi dari daerah semisal Kabupaten Purwakarta ke provinsi, memiliki sifat 'asal bapak senang', atau 'asal atasan bahagia' sehingga minim masukkan pada kepala daerah yakni Dedi Mulyadi sendiri.

"Ini justru yang berbahaya. Dan ini menurut saya mencelakakan pemimpinnya sendiri," kata Yogi saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (14/1/2026).

Dalam kasus gagal bayar ini sendiri, disebutkan Yogi, disebabkan oleh langkah efisiensi oleh pemerintah pusat. Namun juga ada faktor krusial yang sangat menentukan yakni target pendapatan pajak yang bergeser, dan adanya miskalkulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari pergeseran pendapatan pajak, Yogi mengungkapkan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat memberlakukan program pemutihan pajak dengan harapan target 100 persen, namun ternyata PAD hanya sampai 94 persen sampai akhir 2025 yang mengakibatkan pendapatan Jabar terbatas.

Kemudian keadaan ini diperparah dengan miskalkulasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang ada, dengan dugaan kerap kali ada program yang dijalankan namun ternyata tidak terdapat dalam program tahun anggaran 2025. Seharusnya, kata Yogi, para kepala dinas di Jabar menghidupkan budaya berani mengkoreksi jika ada yang tidak tepat sehingga kesalahan-kesalahan yang lekat dengan ambisi pemenuhan janji politik dari pemimpin bisa disesuaikan. Meski dia juga menyadari hal ini sulit dilakukan karena gaya pemerintahan di Jabar yang seperti tidak membuka ruang untuk itu.

"Harusnya diingatkan kalau mau positif. Tapi kan pengaruh gaya pemimpin di Jabar juga, (tapi) bisa dengan cara harus hati-hati," ucapnya.

Gagal bayar proyek 2025 ini, tambah Yogi, berpotensi menyebabkan gairah pembangunan di Jabar lesu, karena kepastian penyelesaian kewajiban pemerintah menjadi dipertanyakan.

"Iya sangat berpotensi seperti itu, karena akhirnya menimbulkan ketidakpastian," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dalam 80 tahun perjalanannya, dengan menyisakan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 saat akhir tahun, namun ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kondisi tunda bayar tersebut. Dia menyebutkan hal tersebut terjadi akibat target pendapatan progresif yang tidak tercapai, sementara belanja publik digenjot secara maksimal.

"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1/2026).

Ikuti Whatsapp Channel Republika