REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan kasus dugaan korupsi di Pemkab Ponorogo. Kali ini, KPK menggali titik terang mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo.
Penelusuran ini merupakan pengembangan perkara suap jual beli jabatan serta fee proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo dan gratifikasi yang melilit Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sukoco (SUG).
“Tim sedang melakukan pendalaman,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).
KPK menegaskan pengungkapan suatu perkara kadang menjadi pemantik terbongkarnya kasus lain. Oleh karena itu, KPK tak berhenti saat menemukan satu kasus saja.
Sugiri terjaring operasi tertangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka usai status perkara naik ke penyidikan pada Sabtu (8/11/2025).
"Peristiwa tertangkap tangan sering kali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri dan melacak apakah praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi juga terjadi pada sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut,” ujar Budi.
Guna menelusurinya, KPK mengulik informasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo. KPK menyisir ruangan di dalam kantor Disbudparpora hingga memeriksa mobil dinas Kepala Disbudparpora Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edhi.
"Tim kemudian mendapatkan informasi dan petunjuk adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya," ujar Budi.
KPK sudah menetapkan Sugiri Sancoko sebagai tersangka dugaan pengurusan jabatan, suap proyek RSUD Ponorogo, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.
Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak penetapan hingga 27 November 2025, di Rutan KPK Cabang Merah Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika