REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan penetrasi internet di masyarakat terbilang tinggi. Namun, indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
Padahal masyarakat yang cakap internet, dapat mendukung penyebaran isu prioritas pemerintah dengan benar dan minim berita palsu. Peningkatan literasi dan kolaborasi aktif dari masyarakat, dapat menciptakan ekosistem digital yang makin aman dan nyaman.
“Peningkatan internet ini sangat diapresiasi, namun dari indeks literasi digital kita, masih sangat rendah,” ungkap Ketua Tim Kelembagaan Komunikasi Strategis, Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi, Yudi Syahrial pada pembukaan Generasi Positive Thinking (Genposting) di Yogyakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan kedua dalam tingkat penetrasi internet nasional. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2025, tingkat penetrasi internet provinsi DI Yogyakarta menyentuh angka 91,18 persen, mendekati DKI Jakarta yang sebesar 91,35 persen.
“Program-program prioritas nasional tidak akan berjalan dengan baik tanpa kolaborasi yang positif. Ini bagian dari tanggung jawab kita, karena di internet masih banyak hoaks dan fitnah yang beredar,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan sejumlah isu penting yang memerlukan dukungan komunikasi publik yang kuat. Isu-isu prioritas tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari Pelindungan Anak (PP Tunas), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat memiliki peran yang begitu penting dalam memahami dan mendukung penyebaran informasi yang positif dan akurat, guna mengawal program-program berjalan efektif.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Muhammad Najih Farihanto, menyampaikan saat ini pengguna internet dihadapkan kepada disrupsi informasi. Informasi tidak hanya datang dari satu sumber saja tetapi dari berbagai macam sumber. "Tak hanya dari media mainstream, tetapi juga dari pemilik media sosial,” jelas Najih.
Paparan informasi yang kian deras juga memunculkan kejenuhan yang membawa kepada fenomena post-truth, yakni ketika keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini daripada fakta yang objektif. Sehingga, masyarakat perlu lebih jeli dalam melihat antara fakta dan opini.
Soal media sosial, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Agus Kustiwa, menyampaikan besarnya pengaruh dan kecepatan informasi di dalamnya. Namun, dominasi narasi negatif menjadi tantangan yang masih dihadapi saat ini.
“Kita tidak utuh dalam menyerap informasi dan tidak utuh pula dalam membagikan. Sementara, literasi menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah,” ujar Agus.
Tidak hanya itu, Agus menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas produksi konten. Kini, berbagai tools hingga kecerdasan buatan dapat membantu dalam memproduksi konten yang baik. Penting bagi masyarakat untuk memahami etika dalam pencantuman sumber maupun validasi data.
“Kombinasikan emosi, visual kuat, dan relevansi lokal dalam konten. Semakin dekat dengan kita, maka kita akan semakin senang menyerap informasi itu,” tambah Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika