REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti tunjangan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melonjak hampir 100 persen dibandingkan periode sebelumnya. Formappi mencurigai uang ini seolah "bonus" tanpa perlu kerja keras.

"Kebayang banget uang masuk di rekening pribadi anggota jadi menumpuk. Uang-uang menumpuk di rekening mereka itu nyaris seperti bonus. Bonus istimewa, tanpa kerja yang pantas diapresiasi," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus saat dikonfirmasi Republika pada Senin (13/10/2025).

Lucius merasa wajar kalau mekanisme pertanggungjawaban dana reses ini dibuat longgar. Lucius menduga tujuannya agar uang dengan nilai fantastis itu bisa diakali. Lucius mencurigai dana reses dimanfaatkan untuk kepentingan menambah pundi-pundi pendapatan anggota DPR RI.

"Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan. Bahkan anggota yang tak punya rumah sendiri, sampai sekarang adem-adem saja setelah keputusan penghapusan tunjangan perumahan," ujar Lucius.

Sehingga Lucius memandang tunjangan perumahan hanya komponen kecil penghasilan dibandingkan dengan tunjangan reses. Apalagi selain 5 jatah reses dalam setahun, anggota DPR masih punya tujuh slot kunjungan ke dapil dalam setahun.

"Kita masih perlu siap-siap dikejutkan dengan besaran nilai tunjangan untuk tujuh jenis kunjungan selain reses. Jadi total kunjungan kerja ke dapil per anggota dalam setahun itu ya 12 kali. 5 terkait reses dengan biaya Rp 700 juta (per reses). Sangat mungkin tujuh kunjungan lain besarannya juga sama atau bahkan lebih. Coba bayangkan berapa duit yang masuk rekening pribadi anggota dengan 'menjual' konstituen di dapil," ujar Lucius.

Lucius juga pesimistis bahwa aspirasi rakyat benar-benar serius diperjuangkan anggota DPR RI usai melaksanakan reses. "Wah kita seperti kena prank massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri," ujar Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya lonjakan dana reses dari periode sebelumya senilai Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta pada periode saat ini. Dasco mengeklaim lonjakan itu sudah dikalkulasi Sekretariat Jenderal DPR dengan melihat penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika