REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dalam dua tahun terakhir, Jalur Gaza menjadi porak poranda akibat genosida dan serangan brutal yang dilakukan Israel. Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Andrew Gillum mengatakan, proses rekonstruksi wilayah Palestina itu membutuhkan upaya yang monumental. Ikhtiar ini bahkan dinilai setara seperti membangun kembali negara Jerman seusai Perang Dunia II.
"Kita belum pernah melihat tingkat kehancuran ini dengan lebih banyak bom yang dijatuhkan daripada di Jerman selama Perang Dunia II oleh semua sekutu di wilayah kecil seukuran Gaza. Hampir setiap universitas, rumah sakit, dan klinik, infrastrukturnya hanya tinggal puing-puing," ujar Andrew Gillum dalam sebuah wawancara, dikutip laman Al Arabiya, Jumat (10/10/2025).
Menurut dia, kabar mengenai tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas boleh jadi membawa kelegaan. Namun, tegasnya, jalan pemulihan untuk rakyat Jalur Gaza masih sangat panjang dan akan penuh rintangan.
Gillum mengatakan, sekarang dunia harus menghadapi tantangan, sekurang-kurangnya ialah membersihkan 50 juta ton puing. Hal itu ditambah lagi pemulihan semua infrastruktur dan layanan publik. Begitu pula penyediaan tempat berlindung bagi warga sipil yang mengungsi.
Ia menekankan pentingnya kelancaran pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menjadi poin yang amat krusial.
"Sejumlah besar makanan telah teronggok di luar Gaza yang tidak diizinkan masuk oleh Israel, dan itu sangat kejam. Bahkan sekadar selai kacang, yang akan diberikan kepada anak-anak Gaza demi mencegah mereka mati kelaparan, itu pun dengan dicegah masuk oleh Israel," ucap Gillum.
Ia berharap PBB memimpin koordinasi global untuk operasi kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Ini mesti disertai dukungan dari Bank Dunia dan pelbagai lembaga global.
“Ada berbagai macam mekanisme koordinasi yang dibentuk dan PBB memimpin dalam melakukannya di tempat yang diizinkan untuk beroperasi,” ucapnya.
Gillum turut mengkritik upaya politik Tel Aviv baru-baru ini yang jelas bertujuan merusak kredibilitas PBB terkait upaya kemanusiaan di Gaza. Tidak jarang, pemerintahan Benjamin Netanyahu menuding keterkaitan PBB dengan Hamas tanpa bukti apa pun.
"Kita telah menyaksikan upaya yang mengejutkan ini untuk menjelek-jelekkan setiap aspek PBB oleh Israel. Karena PBB telah mengecam mereka atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang sangat berat," ujarnya.
Menurut Gillum, peran PBB di Gaza pada mendatang akan bergantung pada siapa yang menginginkan organisasi tersebut terlibat atau tidak. Kendala terberat saat ini ialah sekutu terdekat Israel, yakni Amerika Serikat (AS).
"Tentu saja, Eropa menginginkan PBB terlibat, negara-negara Liga Arab menginginkan PBB terlibat, (tetapi) Israel tidak menginginkan PBB terlibat," katanya.
"Semuanya akan bergantung pada Presiden Trump apakah dia menginginkan PBB terlibat," tambah Gillum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika