REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Anggaran DPR selalu mendukung kebutuhan anggaran TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF).
Ketua Banggar DPR-RI, Said Abdullah, mengatakan jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran negara negara maju dengan kekuatan militer canggih, alokasi anggaran pertahanan Indonesia memang masih rendah.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Said menyebut, Defend Budget Rank 2025 yang di rilis oleh Global Firepower menempatkan Indonesia di urutan 29, dibawah Singapura di urutan 26.
“Tentu ini belum ideal mendukung MEF, karena keterbatasan fiskal kita. Kedepan kita perkuat kebutuhan anggaran pertahanan, sejalan dengan upaya penyehatan fiscal,” kata dia, kepada media, dia Jakarta, Senin (6/10/2025).
Dukungan anggaran tersebut, sebagai upaya mendorong Indonesia menuju MEF sebagai catatan refelksi HUT ke-80 TNI. Said menyinggung soal peringkat 13 dunia Indonesia oleh Global Firepower. Letak persoalan bukan soal kepuasaan, melainkan perlu menganalisis kembali, apakah sistem pertahanan, dan apakah jalan MEF tersebut sudah on the track?
Dia menjelaskan, doktrin pertahanan yang diajukan oleh Presiden Prabowo tidak bergeser dari sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution, dalam Bukunya Pokok Pokok Gerilya.
Sifat dari sistem pertahanan semesta, kata dia, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan utama, yang di topang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara.
Menurut Said, doktrin ini masih sangat relevan, sebab dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga ada perang politik, ekonomi, budaya dan siber.
Dalam perang non konvensional, kata dia, TNI dan Polri tentu ada keterbatasan. Oleh sebab itu diperlukan dukungan rakyat terlatih, kaum profesional yang ahli di bidangnya masing masing, terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika