REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat komunikasi terkait isu keamanan pangan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan hal ini dalam pernyataan resmi pada hari Minggu.

Hidayati menegaskan bahwa komunikasi publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program makanan gratis ini, yang merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berita mengenai insiden terkait pangan dan gizi dapat menyebar cepat dan mempengaruhi persepsi publik, termasuk insiden keamanan pangan yang baru-baru ini terjadi.

"Kondisi ini menuntut kami untuk memberikan layanan dengan cepat, serta memberikan penjelasan yang baik kepada publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan meyakinkan," ujar Hidayati. Ia menekankan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian penting dari layanan gizi, selain fokus pada masalah operasional. Kepala SPPG juga harus mewakili BGN dengan baik di daerah.

Hidayati menambahkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan membangun jaringan komunikasi yang solid, semua SPPG dapat mengubah tantangan menjadi peluang. "Layanan yang baik harus sejalan dengan komunikasi yang baik. Ini adalah prinsip sederhana yang harus kita pegang," tegasnya.

Latar Belakang Program MBG

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG dengan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam rancangan anggaran negara 2026.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika