REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp 115 miliar menjadi Rp 312 miliar dari pagu indikatif Rp 197 miliar ke Komisi I DPR RI. Langkah itu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas untuk tahun anggaran 2026.
"Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp 197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp 312 miliar," kata Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Dia menjelaskan, Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional. Oleh sebab itu, menurut Ace, lembaganya perlu mengajukan kebutuhan anggaran senilai Rp 312 miliar guna memaksimalkan jalannya program.
Ace pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi I atas dukungan yang diberikan kepada Lemhannas. "Kebutuhan tersebut tentu tadi telah disetujui terkait dengan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPR RI," jelas Ace.
Pada Rabu, Komisi I DPR RI yang membidangi urusan hukum dan pertahanan menggelar rapat tertutup dengan tiga mitranya, yakni Lemhannas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.