REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG -- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai peristiwa ricuh yang terjadi dalam unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring dan mahasiswa di Kota Bandung, harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah. Otoritas pembuata kebijakan, kata ia, mesti lebih memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat.
“Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kami semua yang mengelola pemerintahan agar betul-betul memperhatikan dan mendengarkan suara dari masyarakat di bawah,” kata Farhan di Bandung, Sabtu.
Farhan mengaku sedih melihat sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak akibat unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan.
“Ini rasa sedih saya karena kota yang kita cintai ini menjadi secara fisik terkoyak. Tapi saya yakin secara jiwa Kota Bandung dan warganya tidak akan pernah terkoyak dan selalu bersatu,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah kota segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk jalan dan lampu lalu lintas yang mati maupun dirusak agar kembali berfungsi.
Menurut dia, fasilitas itu menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipulihkan segera.
Lebih lanjut, Farhan menyebut sedikitnya lima bangunan mengalami kerusakan berat, diantaranya rumah aset milik MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika