REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) sebagai Kampus Digital Kreatif mencatat pencapaian penting dalam dunia pendidikan hukum nasional. Melalui keikutsertaan aktif delegasinya, UBSI resmi menjadi salah satu pendiri Asosiasi Program Studi Hukum Bisnis (APSHB) pada Forum Nasional Inisiasi Pembentukan Prodi Hukum Bisnis Indonesia yang diselenggarakan pada 19–21 November 2025 di Jakarta oleh Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Keterlibatan ini menegaskan komitmen UBSI dalam memperkuat arah dan kualitas kurikulum Hukum Bisnis di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Forum nasional yang mencapai puncaknya pada musyawarah pendirian tanggal 20 November 2025 tersebut, dihadiri oleh 31 delegasi dari 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

UBSI hadir sebagai salah satu inisiator yang mendorong pentingnya kolaborasi, sinkronisasi standar kompetensi nasional, serta pembaruan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri. Para akademisi sepakat lulusan Hukum Bisnis harus memiliki kompetensi yang lebih komprehensif, tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki pola pikir dan strategi bisnis yang kuat.

Nurhidayati Ketua Program Studi Hukum Bisnis UBSI mengatakan, isu strategis yang turut disuarakan UBSI adalah pentingnya penegasan identitas Program Studi Hukum Bisnis (PSHB) yang selama ini sering dianggap terlalu mendekati Ilmu Hukum umum. Forum pun menyepakati perlunya penyusunan Daftar Mata Kuliah Wajib Minimal PSHB sebagai standar nasional agar terbentuk diferensiasi kurikulum yang lebih jelas, relevan, dan kompetitif.

“Keikutsertaan UBSI dalam pembentukan APSHB merupakan komitmen kami untuk memperkecil kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan praktis di dunia kerja,” kata Nurhidayati, dalam keterangan rilis, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan asosiasi ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya paham regulasi hukum, namun juga memiliki ketajaman analitis dalam menyelesaikan persoalan bisnis di era tanpa batas.

Forum Nasional juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi untuk menyatukan visi dalam pengembangan pendidikan Hukum Bisnis. “Integrasi nilai kearifan lokal dan agama turut dibahas sebagai landasan dalam membentuk sarjana hukum bisnis yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kebenaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan Hukum Bisnis diharapkan dapat melahirkan lulusan yang kompeten sekaligus bermoral,” kata dia.

Pada musyawarah 20 November 2025 ini, forum resmi menetapkan Dewan Pengawas dan Kepengurusan Inti APSHB periode pertama. Dewan Pengawas diketuai oleh Dr. Suherman (UPN “Veteran” Jakarta), dengan anggota Prof. Dr. Budi Agus Riswandi (Universitas Islam Indonesia) dan Prof. Dr. H. Muhammad Harfin Zuhdi (UIN Mataram).

Sementara itu, kepengurusan inti dipimpin oleh Rianda Dirkareshza, (UPN “Veteran” Jakarta) sebagai Ketua Umum, didampingi Alif Arhanda Putra (Universitas Borneo Tarakan) sebagai Wakil Ketua. Posisi Sekretaris Jenderal diamanahkan kepada Mukmin Zakie, dari Universitas Islam Indonesia, dan jabatan Bendahara dipegang oleh Evi Ariyani dari UIN Raden Mas Said Surakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika