REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno, mengatakan, sejauh ini penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng baru sekitar 24 persen dari total yang ditargetkan. Menurut Sumarno, salah satu penyebab masih rendahnya cakupan penerima MBG di Jateng adalah karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memadai.
"Sampai dengan hari ini capaiannya (SPPG yang sudah beroperasi) masih kecil, karena untuk sasaran (penerima manfaat) kita baru meng-cover 24-an persen. Di lapangan banyak masalah dari sisi pendirian SPPG," kata Sumarno saat diwawancara seusai membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPPG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Selasa (26/8/2025).
Sumarno menambahkan, salah satu masalah yang sering ditemui di Provinsi Jateng adalah terkait asesmen pendirian SPPG. "Kuncinya MBG itu bisa jalan kan kalau SPPG-nya sudah terbentuk. Lalu (masalah) persyaratan. Juga mungkin pihak ketiga itu sepertinya kurang pemahaman, kurang sosialisasi," ucapnya.
Dia mengatakan, Pemprov Jateng tidak memiliki wewenang untuk secara langsung mengurus masalah-masalah tersebut. "Karena yang bisa masuk ke sana kan dari Badan Gizi Nasional," ujar Sumarno.
Sumarno kemudian menyinggung tentang adanya usulan pinjam lahan milik Pemprov Jateng untuk pendirian SPPG. "Kemarin kita diminta untuk identifikasi aset-aset pemerintah daerah yang memungkinkan, kami sudah lakukan bersama teman-teman kabupaten/kota," katanya.
Dari hasil identifikasi, terdapat 114 lokasi yang diasesmen konsultan untuk pendirian SPPG. "Tapi setelah dikaji teknis, ternyata juga tidak semuanya bisa memenuhi syarat," ucap Sumarno.
Dia berpendapat, masih kecilnya jumlah SPPG berkorelasi dengan rendahnya cakupan penerima manfaat MBG. "Baru sekitar 24-an persen. Jadi kalau dari total 9,6 juta sasaran, kita baru dua koma sekian juta sasaran yang sudah menerima," ujar Sumarno.
Oleh sebab itu, dia mengapresiasi adanya evaluasi terkait pendirian SPPG di Jateng yang turut disokong pemerintah pusat. "Hari ini dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi untuk Makan Siang Bergizi di Jawa Tengah. Teman-teman kabupaten/kota kita undang semua supaya bisa menyampaikan problem apa di lapangan sehingga kita capaiannya masih kecil, sehingga nanti bisa dicarikan solusinya," ucapnya.
Selain perwakilan Kemendagri, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPPG di Gedung Gradhika Bakti Praja juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Capai 20 Juta
Ikuti Whatsapp Channel Republika