REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya tunjangan perumahan untuk anggota DPR menjadi polemik. Pasalnya, besaran tunjangan itu tidak main-main, yaitu mencapai Rp 50 juta per bulan untuk setiap wakil rakyat di Senayan.
Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menilai almarhum ayahnya pasti akan menolak tunjangan perumahan untuk anggota DPR. Menurut dia, Gus Dur pasti akan melakukan tindakan terhadap kebijakan tersebut.
"Almarhum Gus Dur sudah jelas, almarhum Gus Dur enggak akan cuma bicara. (Beliau pasti) mengambil tindakan dan sudah tahu, teman-teman sekalian sudah tahu Gus Dur sikapnya seperti apa," kata dia di Balai Kota Jakarta.
Yanny mengatakan, Gus Dur adalah presiden yang dilengserkan oleh DPR ketika masih menjabat. Pasalnya, Gus Dur ingin memberantas korupsi tidak didukung oleh DPR.
"Jadi ya kita sama-sama tahu bagian sejarah, sudah dicatat oleh sejarah. Posisi Gus Dur clear ya, bahwa wakil rakyat harusnya betul-betul mewakili suara rakyat. Jangan kepentingan pribadi yang didahulukan," kata dia.
Diketahui, adanya tunjangan perumahan untuk setiap anggota DPR menjadi sorotan masyarakat luas. Pasalnya, besaran tunjangan itu mencapai Rp 50 juta per bulan. Alhasil, penghasilan setiap anggota DPR dalam sebulan bisa lebih dari Rp 100 juta.
Salah satu alasan para anggota DPR diberikan tunjangan adalah karena saat ini merika tidak lagi mendapatkan rumah jabatan anggota (RJA). Namun, besaran tunjangan utu dinilai terlalu besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika