REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pihak Kementerian Pertanian (Kementan) transparan terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan salah satu BUMD DKI Jakarta berinisial FS. Pemprov mengatakan, operasional FS akan tetap berjalan normal.
“Jadi secara prinsip, kebetulan sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Pramono menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Sebab, kata Pramono, keterbukaan menjadi hal yang penting dalam kasus ini.
"Karena memang FS ini kan salah satu yang kemudian menjaga harga di Jakarta. Dan saya berkepentingan bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono.
Saat ditanya mengenai langkah yang akan diambil jika dugaan tersebut terbukti, Pramono mengatakan hal itu akan bergantung pada keputusan aparat penegak hukum.
“Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” kata Pramono.
Kementan telah mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras tidak memenuhi standar mutu beras premium sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga sempat mengatakan bahwa Pemprov Jakarta akan menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang terkait temuan beras milik FS yang disebut tidak sesuai dengan mutu premium dari Kementan.
"Kita tunggu nanti pengumuman dari pihak yang berwajib ya. Karena sepengetahuan kami, sekarang kasusnya ada di Bareskrim," kata Chico.
Chico juga menjelaskan bahwa operasional FS akan tetap berjalan normal, meski kini dalam pemeriksaan soal dugaan praktik pengoplosan beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika