Di saat sebagian besar wilayah Eropa dilanda gelombang panas ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan target iklim baru bagi negara anggota untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 90% hingga tahun 2040. Persentase tersebut merupakan perbandingan dengan tingkat emisi pada 1990, dan dianggap sebagai langkah tepat menuju target nol emisi pada tahun 2050.
Target pengurangan emisi yang mengikat ini pertama kali diusulkan tahun 2024, dan muncul setelah proses negosiasi yang alot antarnegara anggota. Target yang ada saat ini mengharuskan Uni Eropa untuk mengurangi emisi setidaknya 55% pada tahun 2030. Komisi Eropa bulan Mei 2025 menyebutkan, blok tersebut telah mengurangi emisi pemicu pemanasan iklim sebesar 37%.
Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan pada Rabu (02/07), menyebut target baru ini diharapkan dapat memberi kepastian kepada para investor, “memperkuat kepemimpinan industri dari bisnis-bisnis kita, dan meningkatkan keamanan energi Eropa.”
Namun, tidak semua negara anggota setuju dengan rencana ini. Para aktivis memprotes sebuah klausul kontroversial soal pembelian kredit karbon di pasar internasional.
'Kredit karbon hanya sebuah angan-angan'
Menurut usulan tersebut, negara-negara anggota Uni Eropa dapat membeli kredit karbon internasional untuk proyek-proyek hijau di negara-negara ketiga mulai tahun 2036 dan seterusnya, dan menggunakannya untuk mengimbangi hingga 3% dari patokan emisi tahun 1990.
“Langkah ini dapat menjadi jaring pengaman, untuk memastikan target 90% dapat dicapai saat kita mendekati netralitas iklim,” bunyi pernyataan Komisi Eropa.
Namun, para aktivis iklim mengatakan bahwa klausul fleksibilitas ini disertakan dalam proposal karena adanya tekanan dari negara-negara anggota seperti Prancis dan Jerman, serta kelompok industri besar. Mereka menilai hal ini mengorbankan investasi di dalam negeri.
Pakar iklim dan pertanian dari European Environment Bureau, Mathieu Mal mengatakan, klausul fleksibilitas 3% adalah sebuah “gagasan yang buruk” karena sejumlah alasan.
"Artinya, Uni Eropa akan berinvestasi di negara-negara lain di luar blok tersebut untuk mengurangi emisi mereka, dan ini bermasalah karena kita membutuhkan investasi ini di dalam Uni Eropa. Kita juga memiliki sektor-sektor untuk melakukan dekarbonisasi dan kita membutuhkan dana untuk transformasi energi di sini," jelasnya.
"Setiap negara di dunia harus berkomitmen terhadap aksi iklim. Jika Uni Eropa menghitung kredit karbon ini untuk mencapai tujuannya sendiri, lalu bagaimana dengan negara-negara lain yang juga harus mengurangi emisi mereka, dan mencapai target mereka sendiri?"
Pada Mei 2025, Dewan Penasihat Ilmiah Eropa untuk Perubahan Iklim menyarankan agar Uni Eropa tidak mengalihkan sebagian upaya iklimnya ke luar negeri, dengan mengatakan bahwa hal tersebut “berisiko mengalihkan sumber daya dari investasi domestik dan dapat merusak integritas lingkungan.”
Dewan tersebut menyerukan agar semua pengurangan emisi menuju nol bersih sebaiknya “dicapai melalui aksi domestik.”
Para pengkritik menyebut klausul itu merupakan sebuah celah bagi penghasil polusi besar, yang merasa dekarbonisasi di Eropa sangat mahal, dan lebih mudah untuk berinvestasi di proyek-proyek di luar negeri yang tidak memiliki pengawasan yang memadai.
“Penggunaan kredit karbon hanyalah pemikirian magis untuk sebuah blok, yang tidak mau memenuhi tanggung jawabnya dalam menyebabkan bencana iklim yang sedang kita alami,” kata Friends of the Earth Eropa.
“Kredit karbon punya rekam jejak kegagalan yang panjang, dan pada akhirnya Eropa tidak dapat menghentikan emisi karbon yang dihasilkan.”
Dalam wawancara dengan DW, Mathieu Mal menyoroti lagi kekhawatiran sebelumnya, mengenai investasi hijau di negara-negara dunia ketiga.
"Ada banyak masalah di masa lalu. Proyek-proyek di beberapa negara sering kali tidak memiliki standar yang tinggi, bahkan hanya ada di atas kertas. Ada banyak keraguan mengenai realisasi proyek-proyek tersebut," paparnya.
Pengurangan emisi sebesar 90% tahun 2040 terlalu ambisius?
Kendati demikian, target baru Komisi Eropa ini setidaknya mendapat dukungan dari beberapa negara anggota Uni Eropa.
Ketika Denmark mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa Juli 2025 ini, mereka telah mencantumkan target 2040 sebagai salah satu prioritas utamanya. “Siapa pun yang mengatakan, transformasi hijau tidak dapat dicapai dengan ambisi yang tinggi, dan keadilan sosial pada saat yang sama harus datang ke Denmark,” kata Villy Sövndal, seorang anggota parlemen dari kelompok Partai Hijau Eropa dan mantan menteri luar negeri Denmark.
“Daya saing di abad ke-21 tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil, tetapi pada kemajuan transisi energi,” kata Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol dari partai Sosialis, dalam KTT Uni Eropa di Brussel, Juni 2025.
Namun, tidak semua negara anggota sependapat. Beberapa beranggapan bahwa target 2040 terlalu ambisius.
Italia mengemukakan, target 80-85% untuk tahun 2040 akan lebih realistis dan Republik Ceko mengatakan pada hari Rabu (02/07), mereka tidak setuju dengan usulan komisi tersebut.
Berbicara di KTT Uni Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengindikasikan, masih terlalu dini untuk menyetujui penetapan target untuk tahun 2040. “Saya ingin memastikan target 2030 tercapai terlebih dahulu,” ungkapnya. "Dan setelahnya mengambil langkah demokratis dan politis untuk meyakinkan orang lain untuk menuju 2040.”
Sementara Jerman dan Prancis mendukung klausul fleksibilitas 3%, yang memungkinkan pembelian kredit karbon internasional. Bahkan, Prancis mengharapkan persentase yang lebih tinggi lagi dari target keseluruhan, yang akan dicapai dengan membeli kredit karbon internasional. Beberapa laporan menyebutkan nilainya mencapai 10%.
85% warga Eropa percaya: Perubahan iklim adalah hal yang serius
Menurut Kepala Transisi Hijau Uni Eropa, Teresa Ribera, beberapa kelompok politik di Uni Eropa terus menyangkal perubahan iklim. Sementara yang lain kurang berani menjelaskan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
“Keberanian politik diperlukan untuk memahami bahwa ini adalah tantangan nyata,” kata dia dalam sebuah wawancara dengan The Guardian pada hari Rabu (02/07). “Anda harus menghadapinya dengan kejujuran.”
Rencana iklim Uni Eropa sejatinya memang memicu kekhawatiran, khususnya seputar biaya transisi energi hijau dan kemungkinan gangguan terhadap pertumbuhan industri dan mata pencaharian. Namun, Ribera menegaskan, menunda tindakan justru akan jauh lebih mahal.
“Maaf, tapi biayanya akan jauh lebih mahal jika kita tidak bertindak,” tegasnya.
Survei Eurobarometer yang dirilis Juni 2025, menunjukkan, 85% warga Eropa percaya perubahan iklim adalah masalah serius, dan penanganannya harus menjadi prioritas.
Sementara 77% setuju, biaya kerusakan akibat perubahan iklim jauh lebih besar daripada investasi yang dibutuhkan untuk emisi nol.
“Ketika warga Eropa semakin merasakan dampak perubahan iklim, mereka mengharapkan Eropa untuk bertindak,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Rabu (02/07).
Proposal target iklim 2040 ini masih membutuhkan persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Komisioner Iklim Wopke Hoekstra berharap, kesepakatan dapat dicapai sebelum konferensi perubahan iklim PBB di Brasil pada November 2025.
Namun, waktunya semakin terbatas, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris.
Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi
Editor: Agus Setiawan
Ikuti Whatsapp Channel Republika