REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme, merupakan langkah strategis yang harus diambil pemerintah.
Hal ini disampaikan Bawono menanggapi pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satgas ini dibentuk melalui dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polhukam hari ini. Rapat dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya.
“Keberadaan premanisme dan ormas meresahkan sangat berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia. Investor akan merasa tidak aman dan kondusif untuk berusaha atau berinvestasi karena akan selalu menghadapi teror premanisme,” ungkap Bawono, Kamis (8/5/2025).
Menurut Bawono, negara harus hadir memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, serta menjaga iklim usaha agar selalu kondusif sehat dan kompetitif. “Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme kita harapkan dapat memenuhi harapan tersebut,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika