REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, meragukan soliditas partai pengusung Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam mendorong hak angket di DPR RI. sejumlah faktor ditengarai bakal membuat kedua kubu tidak akan satu suara dalam usah untuk menggulirkan hak angket.
"Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah terkait dengan soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan," kata Bawono di Jakarta, Senin (26/2/2024), menanggapi bergulirnya isu angket terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 patut diragukan.
Menurut dia, partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 akan lebih bersikap realistis. “Mereka akan realistis dengan menerima hasil dari pemilu ini ketimbang menghabiskan energi politik untuk hak angket di DPR RI," kata Bawono.
Pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Istana Negara pada pekan lalu, menurut Bawono, dapat dilihat sebagai bentuk cerminan partai utama pengusung Anies untuk bersikap realistis menerima hasil Pemilu 2024. Mereka mencari peluang berkoalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran ketimbang berperan sebagai oposisi selama lima tahun mendatang.
"Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional Partai Nasdem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi," ucap Bawono.
Menurut dia, langkah Partai Nasdem tersebut bukan tidak mungkin nanti juga akan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bukan tidak mungkin pula, sambung dia, dalam waktu dekat ini, Muhaimin Iskandar akan juga bertemu Presiden Jokowi.
"PKB akan lebih memilih untuk juga bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan," ujarnya.
Dengan begitu wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR RI terhadap pemerintah hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik memadai dari partai penghuni Senayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
