REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkap ada tiga tahap proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). ASN yang diutamakan pindah ialah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut dikatakan Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen RI pada Selasa (22/4/2025). Rini menyebut, ASN prioritas pemindahan ke IKN fase pertama yang bertugas di unit strategis pendukung penyelenggaraan pemerintahan. Tapi Rini tak merinci kementerian/lembaga mana yang dimaksudnya.
"Fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung langsung presiden dan wakil presiden di IKN," kata Rini dalam rapat tersebut.
Berikutnya, ASN hasil seleksi CPNS 2024 ditujukan untuk dipindahkan dalam fase kedua. Dalam fase kedua ini pengisian ASN melingkupi mutasi aparat dari pemerintah daerah Kalimantan Timur. Sistem kantor bersama (shared office) dan layanan bersama (shared service system) akan diberlakukan di tahap kedua.
"Pada fase kedua yaitu penerapan shared office atau shared service system, dimana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 (termasuk kuota afirmasi),” ucap Rini.
Lalu untuk tahap ketiga akan fokus pada penerapan sistem smart government di IKN dan Jakarta. Pemindahan ASN pada tahap ini mencakup prioritas ketiga. "Selanjutnya kelanjutan proses pemindahan ASN lainnya," ucap Rini.
Walau demikian, Kemenpan-RB tak mengatur siapa saja pegawai yang bakal dipindahkan pertama ke IKN. Keputusannya diserahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan hunian dan kantor yang tersedia serta kompetensi pegawainya.
"Prioritas-prioritas ini sudah kita bicarakan dengan Otorita IKN beberapa waktu lalu yang tentunya tetap perhatikan hunian. Secara ideal, jumlah pegawai yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama tahun 2024 waktu itu, sekitar 11.991 pegawai," ujar Rini.
Sebelumnya, Kemenpan RB membagi rencana pemindahan ini ke dalam tiga prioritas. Prioritas pertama ada 179 unit eselon I pada 38 K/L. Kedua, 91 unit eselon I di 29 K/L. Adapun prioritas ketiga ada 378 unit eselon I pada 59 K/L.
Hanya saja rencana itu tinggal wacana lantaran Presiden Prabowo Subianto belum memberi instruksi soal skema pemindahan ASN kementerian dan lembaga ke IKN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika