REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Israel untuk menghentikan serangan di Palestina saat menyampaikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.
“Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata. Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” kata Puan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Puan menyoroti bahwa bencana kemanusiaan di Gaza telah menyebabkan banyak anak-anak kelaparan, rumah sakit rusak, dan seluruh keluarga hidup tanpa kebutuhan dasar manusia.
Ia menyebut tidak ada tanda-tanda kelegaan hingga kini. Sebab, serangan Israel terhadap warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.
Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari Bapak pendiri negara kami, Presiden Sukarno yang pernah berkata, 'Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel',” katanya mengenang.
Menurut Puan, saat ini dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang tumpang tindih. Ia juga menyinggung bahwa seluruh dunia baru saja menyaksikan peningkatan sengketa perdagangan dan tarif antarnegara, bahkan ketika perang dan konflik sedang berlangsung di berbagai kawasan.
“Di saat dunia sangat membutuhkan persatuan dan kolaborasi yang lebih kuat, kita dihadapkan dengan perpecahan yang semakin meningkat. Di saat perdamaian lebih dibutuhkan dari sebelumnya, kita melihat meluasnya kekerasan di berbagai belahan dunia,” katanya.
Untuk mengatasi tantangan global secara efektif, Puan menilai negara-negara di dunia harus mempromosikan diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan pertikaian internasional, termasuk masalah Palestina yang sudah berlangsung lama.
“Meskipun ada tekanan kuat yang dihadapi masing-masing negara kita dalam menangani krisis domestik dan internasional, kita tidak boleh melupakan keharusan untuk mengejar perdamaian dan keadilan bagi Palestina,” katanya.
Ia memandang parlemen di setiap negara harus melangkah maju dan menjadi bagian dari solusi. Parlemen abad ke-21, kata dia, harus berwawasan ke depan, responsif, dan diperlengkapi untuk membantu mengatasi masalah global.
“Kita harus mengadvokasi kerja sama, mempromosikan dialog, dan menolak unilateralisme. Kita harus memimpin dalam mempromosikan resolusi damai dan menolak kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan,” Puan menyerukan.
Puan menilai, anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak bisa tinggal diam atas kondisi ini. Ia menyebut tanggung jawab anggota dewan bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.
Dia menyesalkan gencatan senjata yang disepakati pada awal tahun 2025 ternyata belum ditegakkan. Oleh karena itu, ia mengajak parlemen dunia menyuarakan tuntutan kolektif untuk segera memulihkan keadaan di Palestina dan agar Israel menghentikan serangan.
“Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” Puan menegaskan.
Dia juga mengajak anggota parlemen tiap-tiap negara untuk berani secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dan melanggar hukum.
“Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika