REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR menggelar rapat percepatan pembahasan RUU TNI di hotel Fairmont Jakarta pada akhir pekan ini secara tertutup. Hal itu dilakukan di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkap sejumlah kejanggalan atas gelaran rapat di hotel mewah itu. Pertama, Usman mengeluhkan tindakan yang dilakukan terhadap aksi protes pembahasan RUU TNI.

"Kami menyesalkan perlakuan beberapa orang yang berjaga terhadap dua orang aktivis yang hendak menyampaikan protes damai atas rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont," kata Usman kepada Republika, Ahad (16/3/2025).

Usman menyebut aksi koalisi sebenarnya berjalan damai dan tidak menyerang orang maupun fasilitas acara. Aksi tersebut menurut Usman memprotes agenda pembahasan yang janggal.

"Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi," ujar Usman.

Usman juga mempertanyakan dalih penggunaan hotel mewah untuk rapat di akhir pekan. Apalagi kegiatan itu terkesan dilakukan terburu-buru.

"Mengapa tidak terbuka, partisipatif dan efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?" ujar Usman.

Usman menyebut aksi koalisi masyarakat guna mempertanyakan hal yang wajar sehingga tidak perlu diperlakukan secara tidak patut. Usman meyakini aksi mereka konstitusional dan legal karena bagian dari pelaksanaan hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi.

"Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik," ujar Usman.

Komisi I DPR dan pemerintah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, secara tertutup pada 15-16 Maret 2025. Tiga orang perwakilan koalisi masyarakat memasuki ruang rapat panja dan menyerukan penghentian rapat. Namun para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika