Sabtu 08 Mar 2025 10:41 WIB

Desak Reformasi Polri, Pengamat Ingatkan Peran Penegakan Hukum yang Timpang

Polri dianggap kerap bermanuver politik

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nashih Nashrullah
Ilustrasi anggota Polisi. Polri dianggap kerap bermanuver politik
Foto: Andry Denisah/SOPA Images
Ilustrasi anggota Polisi. Polri dianggap kerap bermanuver politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diusulkan supaya membebastugaskan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini karena Polri yang kini justru disebut lebih banyak terlibat politik ketimbang menjalankan penegakan hukum.

Usulan tersebut disampaikan Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk ' Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Baca Juga

Ray menyentil Listyo Sigit yang lebih berbakat menjadi politisi ketimbang sebagai pimpinan penegak hukum. Sebab Ray mengamati Polri di tangan Listyo banyak terlibat dalam politik praktis.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ujar Ray.

Ray meyakini Listyo Sigit Prabowo terampil dalam memainkan isu politik. Salah satunya Polri banyak terlibat mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya.

Sehingga Ray menyarankan Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ucap Ray.

photo
Tingkat Kepercayaan Publik kepada Penegak Hukum - (infografis republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement