REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Transisi Pramono Anung Wibowo-Rano Karno, Ima Mahdiah, menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemulihan kuota penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal itu meningat, banyak penerima KJMU yang namanya dicoret dari program itu pada 2024.

Ima mengatakan, komitmen untuk memulihkan kuota penerima KJMU itu merupakan arahan gubernur dan wajkil gubernur terpilih Jakarta, Pramono-Rano. Pasalnya, pendidikan merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan.

"Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tetap terjaga," kata politikus PDIP tersebut melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ima menyebutkan, pemangkasan penerima KJMU pada 2024 telah berdampak pada ribuan mahasiswa yang seharusnya mendapatkan haknya. Karena itu, Pramono-Rano akan berupaya untuk mengembalikan kuota penerima KJMU, serta memberikannya kepada mereka yang telah menyanggah dan terbukti memenuhi syarat.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024 mencapai 15.648 mahasiswa. Angka itu lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia.

Sementara itu, pendaftaran KJMU Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025. Dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, diproyeksikan penerima KJMU bisa sebanyak 20 ribu mahasiswa.

Kuota penerima KJMU 2025 akan mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024 akibat dugaan kepemilikan mobil atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp1 miliar tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta yang berakreditasi B dan C.

Ima berharap, pemangkasan kuota pada tahap sebelumnya tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan jumlah penerima yang lebih optimal. Apalagi, Pramono-Rano telah menyampaikan dengan jelas bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama.

"Tidak boleh ada mahasiswa Jakarta yang terhambat pendidikannya hanya karena kendala biaya. Kami akan memastikan bahwa program ini tetap berjalan dan kuotanya kembali seperti semula," kata wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Ima juga meminta agar proses seleksi penerima KJMU dilakukan dengan transparan dan akurat. Dengan begitu, tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi atau sistem verifikasi yang tidak adil.

"Kami ingin memastikan bahwa pendaftaran KJMU Tahun 2025 berjalan lebih baik, dengan sistem verifikasi yang cermat dan transparan proses verifikasi juga hanya akan dilakukan sekali untuk masa studi empat tahun," ucap Ima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika