REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimintas merespon tegas tindakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ogah mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto berdalih tak hadir pemeriksaan karena sedang mengajukan kembali praperadilan.
"Meminta pimpinan dan Penyidik KPK tegas terkait ketidakhadiran Hasto," kata eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Yudi menyayangkan Hasto yang memilih tak menghadiri panggilan KPK. Yudi menyentil Hasto yang mengklaim akan kooperatif terhadap proses hukum.
"Padahal katanya kooperatif. Ini KPK sudah memanggil sesuai prosedur yang berlaku dengan surat panggilan yang jelas," ucap Yudi.
Yudi memandang dalih Hasto soal mengajukan praperadilan lagi tidak tepat. Sebab praperadilan tidak menunda proses penyidikan termasuk memanggil tersangka.
"Apalagi KPK pun sudah berbaik hati dengan menunggu hasil praperadilan sebelumnya," ujar Yudi.
Oleh karena itu, Yudi menyebut KPK memiliki dua pilihan dari tindakan tak kooperatif Hasto setelah kalah di sidang praperadilan pertama. Yudi memandang KPK bisa menerbitkan surat penangkapan bagi Hasto.
"KPK mempunyai dua opsi apakah langsung menangkap Hasto atau memanggil kembali dengan surat panggilan kedua, itu semua kewenangan KPK," ucap Yudi.
View this post on InstagramBaca Juga
AdvertisementBerita TerkaitBerita LainnyaAdvertisementTerpopulerAdvertisementRekomendasi
Ahad , 07 Jun 2026, 05:45 WIB![]()
Kementan: Cetak Sawah di Kalimantan 2026 Terealisasi 100 Persen
Ahad , 07 Jun 2026, 05:15 WIBSindikasi Ungkap Kerentanan Pekerja Kreatif dan Jurnalis di Makassar
Ahad , 07 Jun 2026, 04:45 WIBPenahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim Warnai Berita Hukum Sepekan
Ahad , 07 Jun 2026, 04:31 WIBKemenhub Perkuat Regulasi Penerbangan Hadapi Audit ICAO
Ahad , 07 Jun 2026, 04:16 WIBKementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Advertisement