REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimintas merespon tegas tindakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ogah mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto berdalih tak hadir pemeriksaan karena sedang mengajukan kembali praperadilan.
"Meminta pimpinan dan Penyidik KPK tegas terkait ketidakhadiran Hasto," kata eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Yudi menyayangkan Hasto yang memilih tak menghadiri panggilan KPK. Yudi menyentil Hasto yang mengklaim akan kooperatif terhadap proses hukum.
"Padahal katanya kooperatif. Ini KPK sudah memanggil sesuai prosedur yang berlaku dengan surat panggilan yang jelas," ucap Yudi.
Yudi memandang dalih Hasto soal mengajukan praperadilan lagi tidak tepat. Sebab praperadilan tidak menunda proses penyidikan termasuk memanggil tersangka.
"Apalagi KPK pun sudah berbaik hati dengan menunggu hasil praperadilan sebelumnya," ujar Yudi.
Oleh karena itu, Yudi menyebut KPK memiliki dua pilihan dari tindakan tak kooperatif Hasto setelah kalah di sidang praperadilan pertama. Yudi memandang KPK bisa menerbitkan surat penangkapan bagi Hasto.
"KPK mempunyai dua opsi apakah langsung menangkap Hasto atau memanggil kembali dengan surat panggilan kedua, itu semua kewenangan KPK," ucap Yudi.
View this post on InstagramBaca Juga
Berita TerkaitBerita LainnyaTerpopulerRekomendasi
Sabtu , 21 Nov 2026, 12:37 WIB![]()
Pentingnya Persiapan Dokumen yang Matang untuk Perjalanan Luar Negeri Keluarga dan Pendidikan
Sabtu , 21 Nov 2026, 11:39 WIBGemas! Marti Maskot MRT Jakarta Kini Punya Sahabat Baru Kapibara Bernama Tuntunzai
Sabtu , 21 Nov 2026, 11:21 WIBUMP Jateng 2027 Naik 14,10 Persen, Rekor Tertinggi Sedekade
Sabtu , 21 Nov 2026, 09:09 WIBHak Rakyat Palestina Harus Jadi Prioritas, Bukan Sekadar Pengakuan Negara
Sabtu , 21 Nov 2026, 09:01 WIBTrump Puji China, Sebut Kota-kota AS Menjijikkan: New York Dikecualikan karena Mamdani




