REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara mengenai dampak pemangkasan anggaran bagi berbagai program pemerintah. Sri Mulyani berupaya menangkis isu negatif menyangkut efisiensi.
Pertama, Sri Mulyani menjawab kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) honorer di kementerian dan lembaga. Sri Mulyani menegaskan tidak ada PHK tenaga honorer.
"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," kata Sri Mulyani di DPR RI, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani akan meneliti langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja tenaga honorer. Sehingga diharapkan pelayanan publik yang baik tetap terlaksana.
Kedua, Sri Mulyani menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran guna menopang KIP sebesar Rp 14.698.000.000.
"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujar Sri Mulyani.
Ketiga, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP. Sri Mulyani memastikan Kemendikti Saintek dengan beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.
Keempat, Sri Mulyani akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak. Sehingga kampus tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi.
"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," ujar Sri Mulyani.
Kelima, Sri Mulyani menyebut saat ini terdapat 97.734 dosen dari 4 kategori dosen. Mereka diklaim Sri Mulyani terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH.
Sri Mulyani mengklaim para dosen di perguruan tinggi dengan kategori Badan Layanan Umum (BLU) telah menerima remunerasi atau tukin. Sedangkan dosen di PTNBLU yang belum menerapkan remunerasi, dosen di PTN Satker perguruan tinggi negeri yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi.
"Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Sedang proses penghitungan dan pendataan dan perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan," ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika