REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan, pemerintah perlu berpikir lebih realistis untuk memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu setelah presiden sebelumnya mewacanakan pemindahan ASN dilakukan pada 2024.

Menurut dia, pemindahan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa karena bisa berisiko bagi keselamatan kehidupan mereka dan keluarga. Ali menyebut, pemindahan ASN harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan peraturan presiden (perpres).

"Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya," kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (13/1/2025).

Dia menilai, ada dua risiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Ali, ASN membutuhkan upaya yang tinggi untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru.

Dengan begitu, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis, tapi juga harus disertai dengan penguatan mental. "Lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," kata politikus PKB trsebut

Di samping itu, menurut dia, pemerintah perlu realistis karena APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, yakni sebesar Rp 6,3 triliun dari Rp 400,3 triliun yang dianggarkan. Ali menyebut, rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada 2028 atau 2029 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi, merupakan langkah strategis dan visioner.

Ikuti Whatsapp Channel Republika