REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--– Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menggelar konferensi pers perdana untuk memperkenalkan struktur organisasi dan agenda strategisnya kepada publik. Sebagai lembaga di bawah presiden RI, DEN bertugas memberikan rekomendasi guna mempercepat kebijakan ekonomi prioritas nasional.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah pembahasan penting yang dilakukan dalam pertemuan intensif dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, DEN memaparkan program strategis yang dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerintahan berbasis teknologi di Indonesia.
Luhut menyampaikan, DEN sedang mempersiapkan 53 program quick wins sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan yang dihadapi bangsa. Salah satu fokus utama adalah implementasi teknologi pemerintahan (government technology), yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mencegah korupsi, serta memperkuat integrasi data nasional single data.
"Kami dari DEN rutin melakukan pertemuan dengan Presiden. Dalam pertemuan terbaru, Presiden menekankan pentingnya eksekusi cepat. Beliau ingin beberapa program sudah berjalan pada Agustus mendatang, sehingga kami harus bekerja tanpa henti," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (9/1/2024).
Luhut juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan. Program tersebut mendapat perhatian khusus setelah kritik dari Bank Dunia terhadap pengelolaan pajak Indonesia. Jika dilaksanakan dengan baik, sambung dia, reformasi itu berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga 6,4 persen dari PDB atau sekitar Rp1.500 triliun.
"Kami terpicu oleh kritik World Bank dan berkomitmen mendukung upaya reformasi pajak. Ini bisa menjadi game changer bagi Indonesia, asalkan kita semua fokus pada pelaksanaannya tanpa terlalu banyak polemik," ujar Luhut.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga memperkenalkan pendekatan Tinbergen Rule sebuah prinsip ekonomi yang menyarankan setiap kebijakan diarahkan untuk mencapai satu tujuan spesifik. Prinsip itu diadopsi untuk menyederhanakan kebijakan pemerintah yang selama ini sering tumpang tindih.
"Kami mengusung pendekatan ini bersama Prof Sumitra dan Pak Dede. Presiden sangat mendukung langkah ini untuk memperbaiki regulasi dan memastikan kebijakan lebih terfokus dan efektif," jelas Luhut.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program, Luhut menyampaikan tim DEN akan melakukan kunjungan ke India dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman India dalam implementasi reformasi ekonomi dan digitalisasi pemerintahan.
"Meski kita sudah memahami banyak hal, belajar dari pengalaman negara lain tetap penting untuk mengurangi risiko kesalahan," ujar Luhut.
Dia pun mengajak semua pihak, baik pejabat, pengamat, maupun masyarakat, untuk mendukung langkah-langkah ini. Menurutnya, program-program yang dirancang DEN bertujuan untuk kepentingan nasional dan harus menjadi perhatian bersama.
"Ini bukan sekadar proyek biasa, tetapi langkah besar untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju. Kami berharap semua pihak mendukung dan memberikan masukan yang konstruktif," kata Luhut.