REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2025, sejumlah nama calon ketua umum (ketum) DPP Partai Ka'bah ramai diperbincangkan. Terdapat sejumlah tokoh masuk dalam bursa calon ketum PPP.
Di antaranya, Menteri Sosial RI sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin Maimoen, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, dan mantan menteri periwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.
Untuk mengukur masing-masing kandidat, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy alias Gus Romi menggelar poling terbuka terkait siapa yang layak menjadi ketum PPP. Polin di akun Instagram pada Jumat (21/12/2024), mendapat sorotan dari publik, khususnya kader PPP.
Dalam voting, perolehan suara signifikan terlihat diraih Sandiaga Uno. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP itu meraih 65 persen dukungan. Sedangkan pada tempat kedua terdapat Taj Yasin yang mendapatkan 21 persen dukungan.
Sementara Jenderal Dudung dan Gus Ipul masing-masing mendapatkan 12 persen dukungan. "Di arena Musyawarah Kerja Nasional PPP pekan lalu (13-15 Desember 2024), sementara ini bergema 4 putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030," kata Gus Romi di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
"Menurut rekan-rekan, siapa yang lebih mampu untuk membawa PPP kembali ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang ya?" kata Gus Romi menambahkan. Unggahan itu pun ramai ditanggapi warganet.
Akun @rudiyono8444 menulis: Anis Baswedan, biar lebih berwarna ... Sementara itu, akun @kamal_sungkarr menjawab: Asal bukan Mulyono. Adapun akun @swr_february menjawab serius. "Pak Sandi aja Gus, logistik mumpuni, politik pinter manuver, merangkul semua kalangan."
Sementara itu, akun @shandy_millano menuliskan harapannya. "Ketum = Sandiaga, ketua DPP Gus Ipul, Dudung, Taj Yasin, Dewan Pembina Pak Romahurmuziy." Kemudian, akun @rifqibaihaqi_espede membuat status. "Gus Yasin saja lah..."
Ikuti Whatsapp Channel Republika